HM Soeharto Icon Kemajuan Pertanian Indonesia
Oleh: Slamet Iman Santoso
Subur sarwo tinandur, murah sarwo tinuku. Ungkapan ini mungkin cocok bagi bangsa Indonesia kala berjuang mencapai swasembada beras di bawah kepemimpinan Bapak HM Soeharto. Pertanian maju dengan berlimpah hasil buminya, perekonomian pun kokoh dengan kemampuan daya beli rakyat terhadap barang-barang kebutuhan pokoknya.
Kondisi geografis dan geomorfologis Indonesia, amat memungkinkan menjadikannya super power pertanian dunia. Kepulauan yang membentang disepanjang khatulistiwa menjadikannya beriklim tropis. Iklim ini sangat mendukung tumbuhnya berbagai tanaman pangan dunia. Musim yang dikenal hanya 2 yaitu penghujan dan panas, memungkinkan pertaniannya sustainable. Posisi inilah yang menghantarkan Indonesia sebagai negara tropis-agraris. Tidak terbantahkan kalau Koes Plus menyairkan dalam lagunya, bukan lautan tapi kolam susu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
Menurut data FAO (2001), populasi petani aktif di Indonesia adalah 24,7 %. Sedangkan luas lahan persawahan Indonesia sekitar 11,6 juta hektar. Jadi satu orang petani mengerjakan lahan padi sekitar 0,23 hektar. Dari data Depertan tahun 2000, 88% rumah tangga petani (RTP) hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar.
Dengan demikian luasan lahan yang dikuasai dan dikerjakan petani cenderung menurun. Hal ini disebabkan ekstensifikasi lahan pertanian kurang maksimal. Belum lagi persoalan alih fungsi lahan persawahan menjadi bangunan-bangunan fisik, masih kerap terjadi. Menurut Hermanto, Direktur Akademik Pascasarjana IPB bahwa angka konversi lahan pertanian tiap tahun mencapai 100.000 hektar. Sedangkan sawah irigasi mencapai 40.000 hekatar per tahun. Disamping itu, budaya bagi-bagi tanah pertanian untuk waris masih sangat kental. Sehingga pemerintah tidak memiliki cukup kuasa mempertahankan luasan lahan yang telah siap pakai.
Menurut sensus pertanian, tahun 1983 jumlah buruh tani dan petani gurem mencapai 9,53 juta. Jumlah ini meningkat pada tahun 1993, yaitu mencapai 10,93 juta. Peningkatan ini bukan menunjukkan hal yang positif. Karena petani gurem adalah petani yang memiliki luasan garapan kurang dari 0,2 hektar. Akibat meningkatnya jumlah petani gurem bermakna penyempitan lahan-lahan pertanian. Sehingga petani tidak mendapatkan hasil yang mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari.
Rendahnya nilai tukar petani (NTP) memicu merosotnya produktivitasnya. Angkatan kerja pada sektor ini juga menurun dari tahun ke tahun. Kebanyakan mereka memilih bekerja di pabrik atau industri yang lebih menjanjikan.
Permainan pasar yang dilakukan oleh para tengkulak juga sering merugikan para petani. Murahnya hasil pertanian dan mahalnya kebutuhan pokok sehari-hari menyebabkan ketimpangan sosial yang cukup mencolok. Akibatnya banyak lahan-lahan yang ditinggalkan ataupun dialih fungsikan.
Pertanian pernah menjadi soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Sebuah kewajaran bagi Indonesia sebagai negara tropis-agraris, bila menempatkan pertanian sebagai program utama pembangunan perekonomiannya. Swasembada pangan yang pernah kita raih tahun 1984 merupakan prestasi besar bangsa Indonesia. Program lima tahunan yang dirangkum dalam Repelita, menetapkan sasaran pembangunan yang jelas. Sejak diundangkannya 1 April 1969, pembangunan dititik beratkan pada bidang pertanian, terutama pada produksi pangan. Penataan kembali pondasi perekonomian negara yang terpuruk sejak terjadinya chaos 1965, bukan suatu hal yang mudah.
Program-program inmas (intensifikasi massal) dan bimas (bimbingan massal) digulirkan untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan. Petani tradisional tidak mudah untuk diajak menggunakan cara-cara bertani yang modern. Maka pemerintah membuat lahan-lahan percontohan yang dikelola secara modern.
Ekstensifikasi pertanian dalam rangka memperluas lahan-lahan pertanian secara nyata di programkan pada Pelita ke 3. Program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah bukan hanya untuk pemerataan populasi penduduk, namun berfungsi pula sebagai program ektensifikasi pertanian.
Pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Timur seluas sejuta ha, dirubah menjadi lahan pertanian. Unit-unit percontohan pengelolaan lahan gambut pun di adakan dengan penerapan-penerapan teknologi pertanian lahan gambut. Di pulau Sumatra tepatnya di Karang Agung Ulu dikembangkan upaya pertanian pasang surut. Pada akhirnya intensifikasi dan ektensifikasi pertanian mengantarkan Indonesia menjadi negara pengekspor beras bukan pengimpor beras.
Prestasi yang membanggakan ini di respon baik oleh FAO. Bapak Soeharto diminta untuk berpidato memaparkan pengalaman-pengalamannya dalam menerapkan teknologi pertanian hingga tercapainya swasembada pangan. Anak terbaik bangsa ini pun meraih penghargaan dari dunia atas keberhasilannya. Sebagai wujud syukurnya, rakyat dihimbau untuk mengumpulkan gabah yang akan disumbangkan kepada bangsa-bangsa yang mengalami kelaparan. Saat itu terkumpul sebanyak 100.000 ton yang dialokasikan khususnya bagi bangsa Afrika.
Presiden seorang petani
Potensi alam sebagai karunia Tuhan merupakan modal dasar pembangunan nasional. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, di darat maupun di laut. Sebagai negara agraris dan bahari sudah semestinya meletakkan perekonomian bangsa pada sektor pertanian darat dan pertanian laut (pertanian terpadu) sebagai kekuatan lokal. Sebuah kenaifan saja bila bangsa ini tidak mampu untuk berdikari. Presiden sebagai menejer seyogyanya menghimpun segenap kekuatan untuk mengelola sumber daya alam, menjadi pilar-pilar perekonomian yang kokoh.
Menejemen yang tangguh dibangun oleh pribadi yang memahami persoalan secara detail. Perekonomian yang diletakkan diatas kekuatan lokal bangsa ini, akan mampu eksis dan memiliki resistansi tinggi dalam menghadapi krisis global. Indonesia telah membuktikan di era pemerintahan bapak Soeharto, hingga kita mencapai swasembada. Sebuah bukti empiris bahwa bangsa ini mampu untuk bangkit dan maju. Tidak bisa dipungkiri Soeharto telah menjadi ikon kemajuan pertanian Indonesia. Pertanyaannya, mampukah bangsa ini kembali meraih kejayaan dan keemasannya?
Sekelompok masyarakat atau bangsa adalah cerminan pemimpinnya. Pemimpin yang tegas dan cerdas akan membawa bangsanya memiliki karakter kuat dan maju. Tegas berarti memiliki personality yang kuat, dedikasi, integrasi dan loyalitas pada bangsnya. Cerdas sebagai pemimpin adalah mampu memahami detail persoalan bangsanya dan memiliki solusi kongkrit atas persoalan itu.
Bila bangsa ini menginginkan lepas dari krisis dan mampu bersaing di tataran internasional, maka harus diawali saat penentuan sosok pemimpin Indonesia masa depan. Presiden Indonesia sudah seharusnya memiliki pengetahuan dan kemampuan riil pada sektor pertanian. Kemampuannya dibuktikan dengan keberhasilannya dalam pengelolaan lahan-lahan pertanian dan perhatiannya pada sektor tersebut. Modal ini akan sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa ini berbasis kekuatan lokal.
Presiden Indonesia ke depan sudah sepantasnya mengangkat kembali harkat dan martabat petani. Pemerintah kembali menyusun rancangan dan target-target (Repelita), yang mengarah pada peningkatan pada sektor pertanian. Citra petani yang terkesan menempati strata bawah, harus dirobah dengan modernisasi sistem pengolahan dan pengaturan sistem pemasaran hasil pertanian. Nilai tukar petani (NTP) harus memiliki posisi tawar yang tinggi. Hal ini akan menstimulus para petani untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas pertaniannya. Konsekuensinya para petani tidak dapat seenaknya menjual, mewariskan dan mengalih fungsikan lahan-lahan produktifnya. Presiden pun harus memangkas semua bentuk kebijakan yang kontra produktif terhadap pembangunan di sektor pertanian. Perhatian yang intens dari sang Presiden diperlukan dalam bentuk support sistem, regulasi dan kebijakan. Presiden yang sekaligus petani, akan konsisten membangun bangsa ini dengan berbasis kekuatan lokal. Satu pencapaian yang dicita-citakan adalah baldatun thoyibatun warobun ghofur. Yaitu negara yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja.
(Penulis adalah staff pengajar Sosiologi di PKBM Sekolah Kita Cibanoang-Jawa Barat )
